Protes Jatah Retribusi

Tanah Lot Ancam Diblokir

Tabanan (Bali Post) - Konflik pengelolaan objek wisata Tanah Lot kian meluas. Setelah warga dan pemuda Beraban memprotes manajer baru, giliran 22 desa pakraman se-Kecamatan Kediri memprotes pembagian retribusi. Mereka akan menggelar demo besar-besaran menuntut kenaikan jatah retribusi Tanah Lot. Sebab, retribusi yang diterima saat ini masih relatif kecil, hanya 6,5 persen. Kepastian demo itu diungkapkan koordinator aksi yang juga Bendesa Adat Nyitdah I Wayan Gindera, Kamis (8/12) kemarin. Dia menegaskan, aksi demo rencananya digelar Senin (12/12) dengan melibatkan sekitar 10.000 warga dari 22 desa adat di Kediri, kecuali Desa Adat Beraban. Rencana aksi itu juga sudah dilaporkan ke Polres Tabanan, kemarin siang. ''Tadi siang (kemarin - red) kami sudah melapor ke Polres. Secara lisan sudah disetujui,'' katanya. Demo kali ini, kata Gindera, tidak akan digelar di Pemkab Tabanan, melainkan di seluruh titik jalur masuk menuju objek wisata Tanah Lot. Mulai dari perempatan Patung Wisnu Murti, Kediri hingga jalan raya perbatasan Desa Pakraman Beraban dan Desa Pakraman Buwit. Massa rencananya juga akan memblokade sejumlah titik lain dari arah timur menuju Tanah Lot. ''Ini sudah menjadi keputusan seluruh bendesa adat di wilayah Kediri,'' tegasnya lagi. Tak hanya puluhan ribu massa, katanya, 33 sekaa baleganjur juga akan ikut dikerahkan, termasuk satu kelompok seni joged. Yang mengejutkan, aksi ini akan terus dilakukan hingga tuntutan 22 desa adat itu dikabulkan. Yakni, meminta jatah retribusi Tanah Lot dari 6,5 persen menjadi 10 persen. Menurut Gindera, demo besar-besaran itu terpaksa dilakukan karena pembagian jatah retribusi Tanah Lot dinilai tak adil karena Desa Adat Beraban memperoleh 24 persen. Jumlah 6,5 persen dinilai sangat kecil, karena harus dibagi 22 desa adat di wilayah Kediri. Padahal, kata Gindera, kawasan wisata Tanah Lot bukan hanya milik warga adat Beraban, namun milik seluruh warga Kediri, bahkan dunia. Karena itu, seluruh bendesa adat di Kediri sepakat akan turun ke jalan dan memblokir jalur masuk ke kawasan Tanah Lot. Rencana demo ini, menurut Gindera, sudah melalui beberapa kali pertemuan seluruh bendesa adat. Awalnya, mereka tak terima hanya mendapat jatah 4,5 persen. Lalu, perwakilan 22 bendesa adat menghadap Bupati Tabanan meminta penambahan retribusi. Hasilnya, Bupati menambah jatah 2 persen sehingga menjadi 6,5 persen per tahun. Ternyata, jumlah itu belum bisa melegakan seluruh warga adat yang diwakili bendesa adat masing-masing. Warga beralasan, selama ini warga adat di seluruh Kediri juga ikut menjaga kawasan wisata Tanah Lot. Yang mengecawakan lagi, sebelum muncul konflik, desa adat di Kecamatan Kediri mendapat jatah 5 persen. Begitu muncul SK Bupati, justru turun menjadi 4,5 persen. (udi)

sumber:
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=59689