Laman

Kamis, 20 Oktober 2011

Kliping-Kasus Pangkungkarung (4)


21 Oktober 2011 | BP
Konflik Pemekaran Pangkungkarung Berlanjut
Kelompok Kontra Laksana Upacara, Warga Siaga
Tabanan (Bali Post) -

Aksi warga adat Pangkungkarung, Kerambitan, Tabanan yang menuntut pemekaran terus berlanjut. Dipicu satu keluarga kelompok kecil yang menolak/kontra pemekaran menggelar upacara, mereka langsung siaga, Kamis (20/10) kemarin. Warga berkumpul di balai banjar setempat secara spontan. Emosi warga diluapkan dengan menghancurkan sebuah patung pejuang di samping balai banjar.

Aksi ini meletus sejak pagi. Sekitar pukul 09.00 wita, warga bergerak ke luar rumah, lalu siaga di balai banjar. Tujuannya, menghadang pendukung keluarga yang kontra pemekaran yang sedang melasksanakan upacara nyambutin cucu. Aksi ini berhasil. Hingga upacara berakhir, tak satu pun pendukung kelompok kecil muncul. ''Kami hanya mengantisipasi, jangan sampai pendukungnya memenuhi badan jalan milik adat yang tidak berhak dipakai untuk upacara,'' kata Klian Adat Pangkungkarung, Ketut Suidja.

Dia menuturkan, aksi warganya tidak ada seorang pun yang menggerakkan. Mereka kompak berkumpul setelah mendengar ada kelompok kecil yang menggelar yadnya. Pihaknya sempat meminta warga bubar dan kembali beraktivitas. Namun, seluruhnya kompak menolak dan memilih bertahan di balai banjar. Jumlahnya mencapai seratusan orang. Di tempat ini, massa hanya duduk-duduk sambil mengawasi situasi desa. Sebab, posisi keluarga kelompok kecil yang berupacara persis di belakang balai banjar. ''Meski tidak ada aktivitas di jalan adat dari kelompok kecil, warga kami tetap menolak pulang,'' katanya.

Menjelang tengah hari, massa kembali meluapkan emosi dengan menghancurkan sebuah patung pejuang. Empat hari lalu, patung ini sempat dirobohkan oleh warga setempat dan dibiarkan berserakan. Patung ini menjadi sasaran karena dibangun oleh kelompok kecil. Karena patung itu dianggap ilegal, warga berani menghancurkannya.

Hingga kemarin sore, massa tetap bertahan di balai banjar. Menurut Suidja, sejak gagal bertemu Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Senin (17/10) lalu, warga memutuskan untuk terus siaga. Setiap harinya, mereka membagi penjagaan dalam tiga kelompok. Dalam satu kelompok minimal 20 orang. Namun, warga justru memutuskan menambah hingga 60 orang. Aksi ini, kata Suidja, untuk mengantisipasi jika ada serangan dari kelompok kecil atau pendukungnya.

Selain bersiaga, kemarin perwakilan warga Pangkungkarung mengecek langsung pengajuan surat audiensi dengan MUDP yang dikirim Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Tabanan. ''Suratnya sudah dikirim, kami tinggal menunggu jadwal audiensi,'' kata Suidja dan menambahkan, warganya tetap berharap rekomendasi pemekaran dari Desa Adat Bedha bisa segera diturunkan, sehingga warga bisa beraktivitas di desa pakraman yang baru dengan tenang.

Konflik warga adat Pangkungkarung ini terus memanas sejak bergulirnya pemakaran, beberapa bulan silam. Puncaknya, ketika satu anggota keluarga kelompok kecil yang kontra pemekaran meninggal, 16 September lalu. Warga pro-pemekaran memblokir jalan adat sehingga mayat keluarga kelompok kecil tertahan hingga tiga hari. Emosi warga mereda setelah Wakil Bupati (Wabup) Tabanan Komang Gede Sanjaya dan Kapolres Tabanan AKBP A.A. Made Sudana berhasil mempertemukan MUDP dengan perwakilan warga Pangkungkarung. Karena hasilnya dinilai masih ngambang, warga terus berjuang menuntut pemekaran. (udi)

Sumber:
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=57859



Kliping-Kasus Pangkungkarung (3)


Berita Kabupaten
18 Oktober 2011 | BP
Konflik Pemekaran Pangkungkarung
Gagal Bertemu MUDP, Warga Robohkan Pembatas Desa
Tabanan (Bali Post) -

Konflik pemekaran Desa Adat Pangkungkarung, Kerambitan memanas lagi. Gara-gara gagal bertemu Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), warga adat Pangkungkarung emosi Senin (17/10) kemarin. Mereka sempat membunyikan kulkul bulus, lalu berkumpul di balai banjar setempat sambil menghunus berbagai senjata. Massa juga sempat merobohkan sebuah bangunan pembatas desa yang digunakan menutup jalan menuju kelompok kecil antipemekaran di desa setempat.

Aksi ini meletus sekitar pukul 13.00 wita. Sebelumnya, perwakilan warga adat setempat meluncur ke Denpasar untuk bertemu dengan MUDP dengan difasilitasi Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) Kerambitan dan Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Tabanan.

Namun, rencana itu tak membuahkan hasil. Tiba di kantor MUDP, massa tak ditemui satu pun pengurus. Dalihnya, tidak ada pengajuan surat pertemuan. Yang membuat marah lagi, pengurus MADP Kerambitan dan MMDP Tabanan juga tak kunjung datang.

Dengan emosi, perwakilan warga kembali ke Pangkungkarung. Melihat perwakilannya pulang tak membawa hasil, warga langsung marah. Begitu mendengar kulkul bulus, massa langsung berhamburan menuju balai banjar. Tak hanya kaum laki-laki, sejumlah perempuan juga ikut bergerombol.

Aksi massa ini langsung mendapat pengamanan kepolisian. Bahkan, Kapolres Tabanan AKBP, A.A. Made Sudana, bersama jajarannya langsung turun ke lokasi. ''Massa sempat kami temukan membawa senjata seperti linggis, parang, dan palu. Tetapi berhasil kami amankan,'' kata Kasat Reskrim Polres Tabanan, AKP Nyoman Wirajaya, seizin Kapolres.

Untuk menghindari aksi lanjutan, polisi melokalisir massa di sekitar balai banjar. Polisi juga bersiaga di pinggir jalan menuju wilayah kelompok kecil antipemekaran. Emosi massa berhasil diredam setelah Kapolres bersama Wakil Bupati (Wabup) Tabanan, Komang Gede Sanjaya, menawarkan dialog dengan MMDP Tabanan.

Perwakilan massa kemudian digiring menuju ruang kerja Wabup untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, warga adat Pangkungkarung menagih janji MMDP Tabanan yang akan memfasilitasi bertemu dengan MUDP. ''Kami ini hanya menagih janji. Katanya mau difasilitasi bertemu MUDP, nyatanya kami tunggu sampai siang, tidak ada muncul,'' ujar Bendesa Adat Pangkungkarung Ketut Suidja. Pria ini menambahkan, sebelum berangkat menemui MUDP, pihaknya sudah mengajukan proposal ke MMDP, lalu dijanjikan akan difasilitasi bertemu dengan MUDP.

Suidja mengakui warganya yang emosi lantaran gagal bertemu dengan MUDP. Dia juga mendesak MMDP Tabanan segera mengajukan lagi surat permohonan tertulis untuk bertemu dengan MUDP. ''Kami juga akan meminta tembusannya, agar mengetahui kinerja MMDP,'' katanya.

Sementara, MMDP Tabanan, Gusti Ketut Suartanayasa, menegaskan pihaknya tidak datang ke MUDP karena ada pengukuhan pengurus pakraman di Desa Amplas, Wangaya Gede. Pria ini berdalih tak pernah berjanji memfasilitasi pertemuan dengan MUDP, apalagi tidak ada undangan resmi. Meski demikian, dari hasil pertemuan dengan Wabup dan Kapolres bersama warga Pangkungkarung, pihaknya akan segera mengirim surat permohonan pertemuan dengan MUDP. ''Kami akan ajukan permohonan secara tertulis,'' katanya usai pertemuan.

Konflik pemekaran desa adat ini mencuat sejak beberapa bulan lalu. Warga Desa Pangkungkarung yang ingin memisahkan diri dari Desa Adat Bedha merasa diganjal keinginannya. Puncak emosi massa diluapkan dengan menahan jenazah warga kelompok kecil kontra pemekaran, September lalu. Aksi ini terhenti setelah Wabup Tabanan dan Kapolres memfasilitasi pertemuan dengan MUDP. (udi)


Sumber:
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=57731



Kliping-Kasus Pangkungkarung (2)

Warga Pangkungkarung Berikan Jenazah Suntri Keluar Desa, Wabup Dan Kapolres Jadi Jaminan

Minggu, 18 September 2011 20:46
Cetak PDF
TABANAN-Fajar Bali | Warga Desa Pakraman Pangkungkarung, Kecamatan Kerambitan, akhirnya memberikan pihak keluarga Ni Ketut Suntri (75)  membawa  jenazah Suntri keluar dari desa setempat, Minggu (18/9) kemarin. Suntri sendiri merupakan kelompok kecil (27KK) yang menentang pemerkaran Desa Pakraman Pangkungkarung dari Desa Pakraman Bedha. Diberikanya jenazah Suntri keluar dari Desa Pangkungkarung oleh warga setempat dengan syarat Wakil Bupati Tabanan I KG Sanjaya dan Kapolres Tabanan AKBP AA Made Sudana menjadi jaminannya. Bahwa akan menindaklanjuti permintaan kelompok besar 306 KK yang menginginkan memekarkan diri dari Desa Pakraman Bedha. “Kami memberikan izin melewati jalan adat, karena  ada  jaminan dari Bapak Wakil Bupati dan Bapak Kapolres Tabanan bahwa permasalahan kami dicarikan jalan keluar,” jelas Bendesa Adat Pakraman Pangkungkarung I Ketut Suidja. Sebelumnya pertemuan yang dilangsungkan di balai banjar Pangkungkarung sempat terjadi debat. Pertemuan yang dihadiri Wakil Bupati IKG Sanjaya, Sekda Tabanan I Nengah Judiana, Assiten 1 Wayan Yatnanadi, berserta jajaran Muspida Tabanan nyaris tidak membuahkan hasil. Apalagi ketika Wakil Bupati Tabanan IKG Sanjaya meminta pengertian dari masyarakat Pangkungkarung agar memberikan izin melintas jalan Desa Adat sehingga jenazah Suntri bisa dibawa ke Rumah Sakit Tabanan untuk dititip. Sanjaya juga menyatakan telah berusaha untuk mendatangkan Ketua Majelis Agung Desa Pakraman Bali untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Desa Pangkungkarung. “Saya telah menghubungi Bapak Ketua Majelis Agung Desa Pakraman Bali datang ke Tabanan,” jelas Sanjaya. Namun karena ada permasalahan yang sama di Kelungkung, Ketua Majelis Agung Desa Pakraman Bali siang kemarin lebih dulu  turun ke Kelungkung . “ Malam ini ( malam kemarin –red) sekitar jam 7 malam, Bapak Ketua Majelis Agung Desa Pakraman akan menemui bapak-bapak dari Pangkungkarung di kantor Bupati,” jelas Wabup Sanjaya. Untuk itu pihaknya mengundang para tokoh masyarakat Pangkungkarung ke kantor bupati mengungkapkan seluruh unek-uneknya kepada Majelis Agung Desa Pakraman Bali. “Bapak-bapak bisa nanti sampaikan permasalahan di hadapan Bapak Ketua Majelis Agung Desa Pakraman,” tandas Sanjaya. Masih menurutnya, Pemda hanya bisa memfasilitasi dan kewenangan ada di Majelis Agung Desa Pakraman. “Kami pun tidak boleh mengintervensi  terkait masalah adat, karean sudah ada yang mengaturnya yakni Majelis Desa Pakraman dari seluruh tingkatan,”tadas Sanjaya. Beberapa warga pun diberikan menyampaikan  permasalahan yang terjadi. Warga Pangkungkarung kemudian menceritakan kronologis mulai dari awal keinginan warga Pangkungkarung memekarkan diri dari Desa Pakraman Bedha.  Sampai masalah tidak diberikanya jenazah salah satu warga kelompok kecil melintas jalan Desa Pakraman Pangkungkarung. Terkait permintaan dari Wabup yang memohon agar diberikan izin melintas untuk membawa keluar jenazah Suntri, warga setempat awalnya menolak. Karena sebelum ada kejelasan mengenai pemecahan masalah terkait keinginan masyarakat Pangkungkarung untuk memekarkan diri dari Desa Pakraman Bedha. Warga sempat beranjak keluar dari balai banjar  karena merasa tidak ada hasil dalam pertemuan tersebut.  Namun setelah Kapolres Tabanan AKBP AA Made Sudana merangkul para tokoh-tokoh untuk berembug ulang dan menyatakan siap untuk menjadi jaminan terkait keinginan warga Pangkungkarung. Warga pun bisa menerima permohonan Wakil Bupati Tabanan. Akhirnya jenazah Suntri diberikan untuk dibawa keluar dari Desa Pakraman Pangkungkarung. Saat jenazah Suntri diangkut menggunakan ambulan, dan melintas di depan warga Pangkungkarung yang masih menunggu di depan Pura Puseh, warga pun menyorakinya. Perlu diketahui Suntri meninggal dunia Kamis malam (15/9) lalu di RSUD Tabanan. Keluarga Suntri sendiri adalah kelompok kecil (27 KK)  yang tidak setuju memekarkan diri dari Desa  Pakraman Bedha. Sedangkan Kelompok besar yang berjumlah 306 KK setuju memekarkan diri dari  Desa Pakraman Bedha menjadi Desa Pakraman Pangkungkarung. Keinginan warga Pangkungkarung memisahkan diri dari Desa Pakraman Bedah sudah dimulai sejak tahun akhir  2008 silam. Bahkan seluruh persyarakat untuk menjadi Desa Pakraman sesuai  dengan Keputusan  Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor 050/Kep/Psm-1/III/2006, sudah dipenuhi. Namun  satu syarat belum dimiliki  yakni belum dikeluarkannya rekomendasi dari Desa Pakraman  Bedha yang merupakan desa induk dari Desa Pakraman Bedha. Syarat lainya sudah dapat dipenuhi seperti Pura Khayangan Tiga yakni Pura Puseh, Pura Desa dan Bale Agung. serta Pura Dalem.  Syarat jumlah Kepala Keluarga yang ditentukan sebanyak 250 KK seperti yang ada dalam SK MUDP Bali sudah dipenuhi, bahkan jumlah KK  yang ada kini sebanyak 306   KK. Batas Desa Pakraman sudah ditentukan. Awig – awig juga telah dimiliki  dan  sudah  membentuk LPD Persiapan.  “Proses pemekaran ini telah kami jalani sejak tahun 2008 lalu, namun hingga kini belum tuntas. Karena satu syarat  kami belum mendapatkan rekomendasi dari desa induk,” jelas Suidja. Masalah baru kemudian muncul, ketika kelompok kecil 27  KK  yang tidak setuju memekarkan diri, meninggal dunia. Kelompok besar pun tidak memberikan jalan untuk melintas di wilayah Pangkungkarung  ketika mambawa mayat Ni Ketut Suntri (75). Sempat terjadi ketegangan Sabtu lalu, hal ini dipicu kedatangan Pecalang Desa Pakraman Bedah ke Desa Pakraman Pangkungkarung. Beruntung pihak kepolisian dalam meredakan emosi warga dan Pecalang Desa Pakraman Bedha dapat diusir sebelum memasuki wilayah Desa Pakraman Pangkungkarung. W-004


sumber:
http://fajarbali.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2983:warga-pangkungkarung-berikan-jenazah-suntri-keluar-desa-wabup-dan-kapolres-jadi-jaminan&catid=41:tabanan&Itemid=59
_______________________________________________________________________________

Berita Kabupaten
19 September 2011 | BP
Konflik Pangkungkarung
Jenazah Sundri Dievakuasi dengan Pengawalan Ketat
Tabanan (Bali Post) -Setelah tiga hari dihalangi massa, jasad Ni Ketut Sundri (75), asal Banjar Pangkungkarung Kawan Desa Pangkungkarung, Kerambitan, Tabanan, akhirnya berhasil dikeluarkan dari rumahnya, Minggu (18/9) kemarin. Meski berjalan mulus, proses evakuasi membutuhkan waktu lama dan menegangkan. Keluarga baru bisa memboyong jasad nenek tersebut dengan pengawalan esktra ketat dari aparat kepolisian.

Untuk sementara, jasad Sundri dititipkan di RSU Tabanan sambil menunggu jadwal kremasi. Evakuasi juga sempat molor berjam-jam dari jadwal semula pukul 10.00 wita. Pemicunya, Pemkab Tabanan sebagai mediator harus meminta pertimbangan dan mediasi ke Desa Adat Bedha, lalu ke Pangkungkarung. Selama mediasi, personel Dalmas Polres disiagakan di sejumlah titik Desa Pangkungkarung.

Di hadapan warga Pangkung Karung, Wakil Bupati (Wabup) Tabanan Komang Gede Sanjaya meminta warga menaati aturan dan hukum yang berlaku. "Penghadangan jenazah ini terkait masalah keamanan dan kenyamanan. Saya tidak mau ada hal-hal yang malah memperkeruh suasana. Jangan masalah pemekaran malah membuat situasi jadi tidak aman," ujarnya.

Menurutnya, pemkab tidak akan berkelit soal pemekaran. Namun, warga diminta tetap berdamai.

Dalam mediasi itu, perwakilan masyarakat Pangkungkarung menolak jika evakuasi jenazah hanya akal-akalan pemkab agar pemekaran bisa diulur-ulur. Tak ingin suasana bertambah panas, Wabup Sanjaya bersama Kapolres Tabanan AKBP A.A. Made Sudana menjadi jaminan terkait evakuasi jenazah. "Saya dengan Pak Kapolres akan menjadi penjamin untuk mengeluarkan jenazah," ujar Sanjaya disambut tepuk tangan warga.

Sanjaya menegaskan, jaminan itu maksudnya pemkab akan mempertemukan pihak terkait dengan pemekaran sesuai keinginan warga desa. "Kami akan menjadi mediator antara Majelis Pakraman dengan warga mengenai masalah pengakuan pemekaran dan kedudukan yang sejajar," ungkapnya.

Bendesa Pangkungkarung Ketut Suija menerima jaminan itu dengan menyumpah Wabup dan pejabat Tabanan yang berjanji memediasi pemekaran desa adat. "Sebagai pertanggungjawaban, kita jamin keamanan jasad. Kita percaya Ida Hyang Widhi Wasa memihak semua orang. Bagi siapa yang membohongi Pangkungkarung, akan mendapatkan hukumannya," ujar Suija yang disambut tepuk sorak warga.

Mendengar hal ini, warga Pangkungkarung yang berkumpul langsung membubarkan diri. Selanjutnya, jenazah berhasil dikeluarkan dari rumah dan dibawa ke mobil ambulas sekitar pukul 13.30 wita. Selama proses evakuasi, ratusan polisi berjaga, mulai dari bale sari rumah duka sampai ke perbatasan desa. Warga desa hanya menjadi penonton ketika ambulans pengangkut jenazah meluncur meninggalkan desa.

Kerabat Sundri, Wayan Suastawa, mengaku lega setelah jenazah berhasil dibawa keluar. "Sekarang kami fokus persiapan dengan banten dan upacara, karena proses kremasi sudah dekat," ujar Suastawa.

Terkait pemekaran, menurutnya, kelompok kecil mengaku tetap mengikuti proses. Jika prosesnya benar, kata dia, secara pribadi tidak ada masalah. (udi)

Sumber:
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=56516




________________________________________________________________________________




























Kliping-Kasus Pangkungkarung (1)


29 Agustus 2011 | BP
Pemekaran Terganjal Rekomendasi
Warga Pangkungkarung Kecewa
Tabanan (Bali Post) -Impian warga Banjar Pangkungkarung, Desa Pangkungkarung, Kerambitan Tabanan untuk memekarkan diri dari Desa Pekraman Bedha menemui jalan terjal. Mereka pun kecewa karena harapan tersebut terganjal. Kekecewaan warga terungkap dalam paruman yang dihadiri 306 KK Banjar Pangkungkarung di tengah pura dalem Pangkungkarung, Minggu (28/8) kemarin.

Kekecewaan itu muncul lantaran Bendesa Adat Bedha, Nyoman Surata tidak menghadiri udangan paruman tersebut. Apalagi, undangan tersebut tak hanya sekali dilayangkan. ''Kami kecewa karena rencana pemekaran harus terganjal karena tak dihadiri pihak Bendesa Adat Bedha,'' kata Bendesa Pakraman Pangkungkarung I Ketut Suijda, usai paruman. Rencananya, warga Banjar Pangkungkarung ingin membentuk desa pekraman sendiri, Desa Pekraman Pangkungkarung.

Menurut Suijda, sebelum paruman digelar, pihaknya sudah melayangkan undangan resmi ke pihak Bendesa Adat Bedha. Namun, hasilnya nihil. Hingga paruman berakhir, yang bersangkutan tak nampak hadir. Berdasar informasi yang diperolehnya, mangkirnya Bendesa Adat Bedha lantaran adanya kesalahan adiministrasi dalam kop surat undangan. Dalam undangan tersebut disebutkan Desa Pakraman Pangkungkarung. Namun, menurut Suijda, alasan tersebut dinilai janggal. Sebab, kesalahan administrasi bisa diperbaiki.

Selain Bendesa Adat Bedha, Ketua Majelis Madya Desa Pekraman Tabanan I Gusti Suartanayasa dan Ketua Majelis Utama Desa Pekraman Bali juga tidak menghadiri paruman tersebut. ''Kami sangat kecewa atas ketidakhadiran para petinggi Desa Pekraman tersebut. Seharusnya, mereka memberikan pengayoman dan pembinaan kepada warga,'' kritiknya. Warga justru memberikan apresiasi kepada Majelis Alit Desa Pekraman Kecamatan Kerambitan I Wayan Kantor dan Mantan Ketua Majelis Utama Desa Pekraman Bali A.A Putu Arnawa yang dengan suka rela menghadiri undangan tersebut.

Suijda menambahkan, sejatinya dialog tersebut untuk mencari solusi terkait persoalan yang dihadapi Banjar Pangkungkarung. Menurutnya, seluruh persyaratan pemekaran berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No. 050/Kep/Psm-1/III/2006, sudah terpenuhi. Di antaranya, Kecuali, rekomendasi dari desa pekraman induk yang belum diberikan. ''Alasan tidak diberikannya rekomendasi tersebut tak rasional,'' tegasnya didampingi panitia pemekaran Ketut Sudiksa dan kerta Desa Wayan Suradigama. Mereka membandingkan dengan desa pekraman Yeh Gangga yang mendapatkan rekomendasi dengan cepat dari Desa Adat Bedha ketika meminta pemekaran.



Kayangan Tiga

Syarat lain yang sudah terpenuhi, kata Suijda di antaranya, dibangunya Pura Khayangan Tiga, dukungan dari sekurang-kurangnya 250 KK, termasuk batas Desa Pakraman yang sudah ditentukan. Bahkan, awig-awig telah disusun, sekaligus membentuk LPD Persiapan. Proses pemekaran ini sudah dijalankan sejak tahun 2008 lalu. Warga ingin memisahkan diri karena jarak wilayahnya terlalu jauh dengan desa pekraman induk. Namun, hingga kemarin masih buntu. Hanya satu syarat, rekomendasi dari Desa induk, tegasnya. Menurut Suijda, pihaknya bersama tim akan terus memperjuangkan terwujudnya Desa Pakraman Pangkungkarung, sehingga tidak menimbulkan konflik baru. Namun, menurutnya, warga tetap memiliki batas kesabaran. (udi)


http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=55635

Sabtu, 08 Oktober 2011

Ada-ada Saja (3)


Empat Pemuda Kawan Keroyok Polisi
Diganjar Sanksi Adat dan Pidana
Bangli (Bali Post) -

Empat pemuda asal Banjar Kawan Kelurahan Kawan Bangli masing-masing I Gede Mas Prad (17), I Kadek Her (17), I Kadek Suar (19 , dan I.B. Put (16) Kamis (6/10) malam lalu, mengeroyok Wayan Budiarta (25) anggota Polri bertugas di NTT Rote asal Banjar Pande Kelurahan Kawan, Bangli. Keempat pemuda tanggung itu mengeroyok korban di warung Dewa Ayu Biyang di Banjar Pande ketika korban hendak membeli rokok.

Atas perbuatan keempat pemuda itu, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Keempat pelaku langsung dijemput jajaran Polres Bangli untuk diamankan. Tetapi ternyata perbuatan keempat pelaku tidak cukup hanya menerima sanksi secara pidana. Keempatnya juga bakal diganjar sanksi adat Banjar Kawan.

Warga Banjar Kawan telah melangsungkan paruman di balai banjar setempat. Untuk membicarakan hal itu, sekaligus menyangkut nominal angka denda yang bakal dijatuhkan kepada keempat pelaku.

Kasubag Humas Polres Bangli, AKP Ida I Dewa Nyoman Rai, Sabtu (8/10) kemarin, menjelaskan kronologi peristiwa menimpa jajarannya di Banjar Pande. Korban yang lagi cuti itu datang hendak membeli rokok di TKP. Kebetulan keempat pemuda itu sudah berada di sana. Korban bermaksud membeli rokok.

Di warung itu, korban sempat ditendang oleh salah satu pelaku. Agar tidak berbuntut panjang, korban lari ke luar warung. Namun dikejar keempat pelaku. Keempat pelaku menganiaya korban dengan tendangan dan pukulan. Tidak terima atas kejadian itu, korban melapor. Kini keempatnya telah diproses di Polres Bangli.

Sementara itu, Klian Adat Banjar Kawan, Kaki Gaing, mengatakan pihaknya memang telah menggelar paruman di balai banjar dengan warga untuk membicarakan sanksi adat yang dicetuskan dalam paruman sebelumnya soal warga yang berbuat onar baik di wilayah Banjar Kawan maupun di luar Kawan. Hanya, jumlah denda yang akan dikenakan akan dibicarakan kembali dengan paduluan dan tokoh masyarakat Kawan. (kmb17)

Sumber:
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=57372 

Kamis, 06 Oktober 2011

Ada-ada Saja (2)


Jadi Sengketa 
Tapal Batas Muntig-Batudawa Status Quo

Amlapura (Bali Post) -
Alur tukad (sungai) Linggah yang selama ini diklaim pihak Desa Pakraman Batudawa sebagai tapal batasnya dengan Desa Pakraman Muntig, Perbekelan Tulamben, Kubu, Karangasem, dinyatakan status quo (dilarang ada aktivitas). Hal itu disepakati dalam pertemuan kedua belah pihak yang dimediasi Wakil Bupati Karangasem, Made Sukerana, Kamis (6/10) kemarin di kantor Camat Kubu. Pertemuan dihadiri pihak Desa Batudawa di antaranya Klian Desa I Gede Siden. Sementara dari pihak Muntig, hadir Klian Desa Jero Mangku Puspa. Juga hadir Dandim 1623, Kapolres Karangasem, AKBP Jefri Torunde, serta Kepala Kantor Pertanahan Karangasem, Ari Mahkota.

Pada pertemuan kemarin, kedua pihak menyepakati alur sungai itu dinyatakan status quo. Galian C dengan alat berat maupun secara manual di sepanjang alur sungai yang menurut pihak Batudawa merupakan tapal batas kedua desa, tidak diperbolehkan sampai ada keputusan mengenai tapal batas kedua desa. Namun untuk galian C manual terutama untuk dipakai sendiri di lahan yang dikerjakan atau lahan hak milik warga, masih diperbolehkan.

Wabup Sukerana menyampaikan, agar perselisihan itu tak sampai berlarut-larut dan dikhawatirkan menambah runyam, paling lambat tahun 2012 sengketa tapal batas itu diyakini bakal bisa dituntaskannya. Sementara untuk menekan sengketa antardesa di Karangasem gara-gara tapal batas, berturut-turut pada APBD 2012, 2013, dan 2014 bakal dialokasikan anggaran.

Di semua desa bakal dibuatkan tapal batas yang dilengkapi dengan titik koordinat.

Kepala Kantor Pertanahan Karangasem, Ari Mahkota, menyampaikan pada April 2007 sudah ada program nasional agraria (prona) penyertifikatan lahan warga di kedua desa itu. Saat itu, para klian banjar dinas hadir sebagai saksi saat pengukuran tanah.

Dikatakannya, di dekat lokasi yang menjadi sumber perselisihan kedua desa pakraman itu sebenarnya juga sudah ada tapal batas kepemilihan tanah warga. Diakuinya, tapal batas tanah antarwarga memang masih banyak menggunakan tanda cat putih di atas batu. Bisa saja batas tanah itu dipakai referensi tapal batas desa. Cuma, dia menyerahkan kepada warga dan pemerintah, apakah tapal batas tanah milik warga dalam prona itu bisa dipakai referensi atau tidak guna menentukan tapal batas desa itu.

Kasus tapal batas desa itu kembali mencuat setelah pihak Desa Muntig mengerahkan alat berat untuk mengambil batu-batu di sungai itu. Menurut pihak Muntig, batu itu dijual dan hasilnya dipakai untuk pembangunan di Pura Desa Muntig. Namun, pihak Batudawa keberatan karena pengambilan batu-batu besar di sungai yang menjadi tapal batas kedua desa dikhawatirkan menyebabkan bencana alam banjir dan dampaknya bakal merugikan wilayah Batudawa bagian selatan. (013)

Sumber:
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=57295

Rabu, 05 Oktober 2011

Peradilan Desa (Adat) di Bali (5-Pelaksanaan)

Perkara-Perkara Yang Ditangani 
Hakim Perdamaian Desa
 (Cuplikan Tesis I Ketut Sudantra, 2007, "Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa di Bali”, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, hlm. 121-144) 

DARI hasil penelitian di Desa Keramas dapat diketahui bahwa perkara-perkara yang ditangani ditingkat desa oleh kelembnagaan yang melaksanakan fungsi sebagai hakim perdamaian desa, yaitu Kelihan Banjar, Bendesa, dan Perbekel (selanjutnya disebut: hakim perdamaian desa) cukup beragam, mulai perkara-perkara yang ringan sampai perkara-perkara yang tergolong berat. Secara umum, perkara-perkara atau wicara yang terjadi dalam masyarakat di desa dapat dikwalifikasikan dalam dua  bentuk, yaitu: pertama, yang perkara berupa pelanggaran hukum; dan kedua, perkara yang berupa sengketa. Dalam dua wilayah wicara tersebut masih dapat dibedakan antara wicara yang berlatar belakang adat dan agama (adat murni), wicara non-adat, dan wicara campuran. Penggolongan perkara (wicara) ini mengacu pada pendapat I Wayan Koti Çantika yang membedakan perkara yang terjadi dalam wilayah desa pakraman itu atas tiga golongan, yaitu a) perkara adat murni adalah perkara-perkara yang semata-mata melanggar norma-norma adat dan agama; (b) perkara-perkara yang tidak bersangkut paut dengan adat dan agama; (c) perkara campuran, yaitu disamping melanggar nora-norma adat dan agama juga melanggar norma-norma hukum lain (hukum negara) [1].   Walaupun Soepomo menyatakan bahwa dalam hukum adat tidak ada pemisahan antara pelanggaran-pelanggaran di bidang hukum pidana dan dan pelanggaran-pelanggaran di bidang hukum perdata[2], tetapi untuk kepentingan pembahasan selanjutnya akan dibedakan antara pelanggaran hukum dengan sengketa mengingat di dalam awig-awig desa pakraman pada umumnya terdapat pemilahan antara penyelesaian wicara yang disebabkan oleh pelanggaran hukum dan wicara yang disebabkan oleh sengketa[3].

Pelanggaran hukum
Pelanggaran hukum yang terjadi dapat berupa pelanggaran terhadap hukum adat (awig-awig, pararem, kebiasaan-kebiasaan, dresta) maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum negara. Pelanggaran terhadap norma-norma hukum adat secara teoritis dapat disebut sebagai pelanggaran adat atau yang oleh sarjana-sarjana hukum adat seperti R. Soepomo, Hilman Hadikusuma[4], Bushhar Muhamad[5], dan sarjana-sarjana lain disebut sebagai delik adat. Mengenai delik adat ini,  B. Ter Haar menulis sebagai berikut:
di masyarakat-masyarakat hukum kecil rupa-rupanya yang dianggap suatu pelanggaran (delict) ialah setiap gangguan segi satu (eenzijdig) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imatereel orang seorang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan); tindakan itu menimbulkan suatu reaksi –yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat – ialah reaksi adat (adatreactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang)[6]

            Menurut R. Soepomo, dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum, jika hukum itu diperkosa[7]. Senada dengan uraian Ter Haar dan Soepomo di atas,  Bushar Muhamad, seperti dikutip oleh I Made Widnyana[8],  memberikan difinisi tentang delik adat sebagai perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau imaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.
            Pengertian delik adat di atas menekankan kepada adanya perbuatan sepihak dari orang perseorangan atau kelompok yang menimbulkan gangguan kesimbangan dan kehidupan dalam masyarakat, baik material maupun imaterial. Agak berbeda dengan pengertian para sarjana di atas, Hilman Hadikusuma  melihat “kejadian” dapat juga menimbulkan delik adat, disamping perbuatan orang perorangan atau kelompok.  Dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Adat, Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa yang dimaksud delik adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat  bersangkutan[9].
            Satu hal yang penting dicatat dari rumusan-rumusan di atas adalah adanya unsur terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat sebagai unsur delik. Dalam masyarakat Bali keseimbangan yang senantiasa dipelihara adalah keseimbangan atau suasana harmonis antara unsur-unsur Tri Hita Karana[10], yaitu: kesimbangan hubungan manusia dengan sesamanya (pawongan), keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya (palemahan), dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Maha Pencipta (parhyangan). Demikianlah pola hubungan yang dikehendaki mengenai hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan menurut alam pikiran masyarakat Bali. Semua itu ditujukan agar dapat dicapainya tujuan bersama, yaitu kesejahteraan lahir bathin (sukerta sekala-niskala). Dengan demikian, dalam konsep hukum  adat Bali, pelanggaran  adat menyangkut setiap gangguan keseimbangan hubungan antara unsur-unsur tri hita karama di atas.
            Mengenai jenis-jenis delik adat yang masih hidup dalam hukum adat Bali, I Made Widnyana mengklasifikasikan jenis-jenisnya sebagai berikut:
a.       Delik  adat yang menyangkut kesususilaan, contohnya: lokika sangraha (persetubuhan atas dasar cinta antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih bujang), drati krama (berzina), , gamia gamana (hubungan seksual antara orang-orang yang berhubungan darah sangat dekat); dan salah krama (berhubungan kelamin dengan binatang)
b.      Delik  adat yang menyangkut harta benda, contohnya: pencurian, pencurian benda suci, merusak benda-benda suci, dan lain-lain;
c.       Delik adat yang melanggar kepentingan pribadi, seperti mamisuh (mencaci), mapisuna (memfitnah), dan lain-lain
d.      Delik adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban, seperti: tidak melaksanakan kewajiban sebagai kerama desa, yang berupa ayahan (kewajiban melakukan pekerjaan untuk desa)  ataupun papeson (urunan berupa barang ataupun barang)[11]
 Di dalam Awig-awig Desa Pakraman Keramas, beberapa bentuk-pelanggaran  adat ditemukan secara ekplisit maupun implisit sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan (tan kapatutang, tan wenang, tan kalugra) atau pun pelanggaran terhadap perintah (kepatutang). Bentuk-bentuk pelanggaran  adat tersebut tersebar dalam pawos-pawos pada setiap bab dalam awig-awig, yaitu bab (sarga) mengenai sukerta tata pakraman/pawongan, palemahan, dan parhyangan. Dalam Awig-awig Desa Pakraman Keramas yang terdiri atas 8 bab 88 pawos (pasal) beserta pararem-pararem (keputusan-keputusan sangkepan) yang melengkapinya dapat diidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran  adat sebagai berikut:
1)        Krama nenten nyarengin mekarya (krama tidak mengikuti kewajiban melakukan pekerjaan);
2)        Krama nenten nyarengin sangkep/samua (krama tidak mengikuti rapat);
3)        Ngewetuang swara gora utawi byuta ring paruman (menimbulkan suara ribut atau rusuh dalam rapat)
4)        Nepak kulkul tan sangkaning pituduh prajuru (memukul kentongan milik desa tanpa perintah prajuru) ;
5)        Linyok ring swadharman prajuru (prajuru tidak melaksanakan tugas);
6)        Ngangonan wewalungan ring palemahan sane kasusciang, margi palemahan desa, carik miwah tegal sane medaging tetanduran, pekarangan krama tiosan sedereng kalugra antuk sang madruwe karang , setra (menggembalakan ternak pada tempat-tempat yang disucikan, jalan diwilayah desa, sawah dan tegalan yang berisi tanaman dan halaman milik orang lain tanpa ijin, dan dikuburan milik desa)
7)        Mamisuh atawi nguman-uman krama tiyos (mencaci orang lain);
8)        Memaling (mencuri), mapailon ring dusta (membela, menyembunyikan penjahat);
9)        Ngewangun nyayubin pisaga (membangun nyayubin tetangga)
10)    Ngelalah wates tanah karang, pelaba pura, margi, tegal miwah carik druwen krama tiyosan utawi druwern desa (merubah batas-batas tanah perumahan, tanah milik pura, jalan, tanah milik tetangga atau milik desa); ngelalah tegak kahyangan, setra miwah tiyosan (merubah batas tanah bangunan pura, kuburan, dan lain-lain);
11)    Ngembahang toyo mawit kandang wewalungan, kakus, pasiraman, pewaregan, ka paumahan krama tiyosanweiyadin ka margine, ka kahyangan, lan ka genahe siosan sane mapuara wawidangane kaon (mengalirkan air dari kandang, WC/kamar mandi, dapur, ke halaman tetangga, ke jalan, kea real pura,  atau ketempat lain yang menyebabkan rusaknya lingkungan)
12)    Ngentungang wangken miwah bacin wewalungan, luhu, tur sakaluwire ka pakarangan krama tiyosan, ka tukade, ka margine, kagenahe sane suciang, lan gena siosan mapuara wawidangane kaon (membuang bangkai dan kotoran khewan, sampah, dan lain-lain ke halanman orang lain, ke sungai, ke jalan, ke tempat yang disucikan, dan tempat lain yang menyebabkan rusaknya lingkungan)
13)    Ngemademang wewalungan,paksi miwah mina sane mapuara wawidangane kaon (membunuh binatang, burung dan ikan yang menyebabkan rusaknya lingkungan);
14)    Ngeranjing ke pura rikala kacuntakan; makta sahanan barang sane ngeletehin (memasuki arela pura dalam keadaan tidak suci, membawa barang yang menyebabkan kesucian terganggu);
15)    Melakukan perbuatan terlarang di areal pura seperti: masumpah tan sangkaning pituduh prajuru (bersumpah tanpa perintah prajuru), masanggama (bersetubuh), munggah-tedun palinggih tan sangkaning pituduh prajuru (naik turun bangunan pura tanpa perintah prajuru), mojar ala, memisuh, majajal, mayuda, napi malih mapuwara ngawetuang rah utawi padem  (berkata-kata kasar, mencaci, bertengkar, berkelahi, apalagi sampai menyebabkan keluar darah atau menyebabkan mati), menehin busana, papusungan (memperbaiki pakaian, gelungan rambut);
16)    Mendem sawa ring karang paumahan, tegalan, carik sane nenten kasinanggeh setra (mengubur jenazah di pekarangan, tegalan, sawah yang bukan kuburan);
17)    Salah krama atau salah timpal  (bersetubuh dengan binatang);
18)    Gamia gamana (mengadakan hubungan seksual dengan orang yang berhubungan darah sangat dekat)
19)    Drati krama, mamitra, marikosa (berzinah, memperkosa);
20)    Tan tinut ring daging awig (melanggar atau tidak mengikuti isi  awig-awig)
Di luar pelanggaran-pelanggaran adat yang dimaksudkan di atas, dalam wailayah Desa sangat mungkin saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum negara yang sama sekali tidak berhubungan dengan aspek adat dan agama, yang dapat disebut pelanggaran hukum non adat, seperti pelanggaran peraturan tentang judi, lalu-lintas,  pajak, pemilihan umum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan lain-lain. Tidak juga dapat dihindari terjadinya perkara-perkara yang berupa pelanggaran hukum yang merupakan persentuhan antara pelanggaran adat dan pelanggaran hukum negara, disatu sisi perkara tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma hukum negara dan disisi lain juga merupakan pelanggaran terhadap norma hukum adat. Seperti misalnya perzinahan. Disatu sisi perbuatan tersebut dilarang oleh hukum adat (memitra) disisi lain perbuatan tersebut juga dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Contoh-contoh lain adalah pencurian benda-benda suci, penganiayaan di areal pura, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran hukum campuran, yaitu campuran antara pelanggaran norma-norma hukum adat dan norma non adat.
Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ke tiga bentuk pelanggaran hukum tersebut ditemukan di Desa Keramas dan ditangani oleh hakim perdamaian desa. Pelanggaran hukum yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran hukum adat murni, khususnya yang menyangkut kelalaian terhadap tetegenan (kewajiban) krama berupa tidak mengikuti kegiatan ngayah mekarya atau pun tidak hadir dalam sangkep banjar/desa. Tetegenan krama yaitu kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh krama sesuai kedudukannya diatur dalam Pawos 9 Awig-awig Desa Pakraman Keramas, yaitu kerama desa wajib dikenakan ayahan dan mengeluarkan iuran (peturunan/papeson) disesuikan dengan kedudukannya dalam pakraman, yaitu sebagai krama ngarep, krama padunungan, krama balu, dan sebaginya. Kasus yang terjadi berkaitan dengan tetegenan krama ini umumnya berupa kerama tidak hadir tanpa alasan atau tanpa pemberitahuan (tan pasadok) tatkala dilakukan patedunan krama untuk melakukan suatu pekerjaan bersama (tan nyarengin mekarya) ataupun sangkep (rapat banjar/desa). Pelanggaran terhadap tetegenan krama ini disebut nosa yang diancam pamidanda (sanksi) berupa dadosan, yang dalam Pararem Awig-awig Keramas Pawos 11 kaping 3 e disebutkan sebagai berikut: ”Tan nyarengin sangkep, samua, makarya, lan selantur ipun kakenenin dadosan mapangarga beras ½ kg.”  Kasus-kasus yang berkaitan dengan tetegenan krama ini  ini paling banyak[12] terjadi di Desa Keramas dan bahkan dapat dikatakan terjadi secara rutin, sehingga krama maupun prajuru merasakan hal itu sebagai hal yang biasa dan bukan sebagai suatu perkara. Kasus-kasus ini umumnya segera dapat diselesaikan oleh Kelian Banjar pada saat sangkepan krama banjar yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali, bertepatan dengan hari Umanis Galungan (sehari setelah hari raya Galungan). Dalam paruman/sangkepan rutin ini Kelihan mengumumkan krama-krama yang nosa dan besaran dedosan masing-masing yang harus dibayar. Pada saat itulah pamidanda di jatuhkan, yaitu krama yang nosa diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai bentuk dedosan. Dengan dibayarnya dedosan ini maka masalah dianggap telah selesai (puput). Tetapi apabila dedosan tidak dibayar dalam tempo yang sudah ditentukan, awig-awig Desa Pakraman Keramas menentukan pamidanda yang lebih berat lagi secara berjenjang, yaitu katikelang (utangnya dilipatgandakan) dan kerampang (hartanya disita untuk melunasi utangnya kepada desa). Dalam Hukum Adat Bali bentuk sanksi demikian dikwalifikasikan sebagai artha danda[13].
               Bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran non-adat yang sempat ditangani oleh hakim perdamaian desa di Desa Keramas adalah perkara penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh IBPN (32 tahun) terhadap IBNM (50 tahun) di Banjar M. Kasus ini terjadi pada awal Februari  2006. Karena kasus ini dianggap sebagai masalah kriminal yang tidak bisa diselesaikan ditingkat banjar, Kelihan Banjar Maspait membawa masalah ini kepada Perbekel untuk memperoleh penyelesaian. Walaupun kasus penganiayaan ini adalah murni  kriminal biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP[14] tetapi karena dilatar belakangi oleh  sengketa antara pelaku dengan korban yang menyangkut tanah pekarangan desa, Perbekel mengikutsertakan Bendesa Keramas dalam proses penyelesaiannya agar penyelesaian dapat lebih tuntas kepada akar permasalahannya. Di samping itu, karena masalah ini adalah masalah kriminal, Perbekel juga mengikut sertakan petugas Bimas dari Kepolisian untuk didengar pertimbangan-pertimbangannya terutama yang berkaitan dengan masalah kriminalnya. Kasus ini akhirnya berhasil diselesaikan secara perdamaian yang dituangkan dalam secarik surat pernyataan. Dalam surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, Perbekel dan Kelihan  Banjar M sebagai saksi, IBPN berjanji tidak akan melakukan penganiayaan dan pengancaman kepada IBNM dan jika perbuatan itu diulangi maka ia bersedia dituntut secara hukum.
               Contoh perkara pelanggaran hukum campuran yang pernah ditangani oleh hakim perdamaian desa di Desa Keramas adalah kasus memitra (perzinahan) yang terjadi di Banjar Bia antara  Ni WL (48 tahun), seorang PNS yang telah bersuami dari Banjar B Desa Keramas, dengan seniman MJ (60 tahun) yang berasal dari Desa B Sukawati. Kasus ini terjadi sekitar pada bulan Mei 2005 dan diselesaikan dalam Paruman Alit Prajuru Desa Pakraman, yang terdiri dari Bendesa Keramas, Kelihan Banjar, dan Perbekel. Paruman Alit yang dipimpin oleh Bendesa Keramas ini kemudian memutuskan bahwa Ni WL dan MJ dinyatakan terbukti bersalah (sisip) sehingga katiwakan pamidanda (dijatuhi sanksi) berupa: (1) hubungan perzinahan mereka dihentikan; (2) kedua pihak wajib melaksanakan prayascita desa dan prayascita raga[15].  Danda prayascita desa kemudian dilaksanakan oleh Ni WL pada bulan Juli 2005 pada catus pata (perempatan jalan) Desa Keramas. Perkara ini dapat dikwalifikasikan sebagai pelanggaran hukum campuran, karena disatu sisi merupakan pelanggaran terhadap Awig-awig Desa Pakraman Keramas (Pawos 64)[16] dan disisi lain juga melanggar hukum negara, yaitu Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perzinahan[17]

Sengketa
               Disamping perkara-perkara yang berupa pelanggaran hukum, hakim perdamaian desa di Desa Keramas juga menangani perkara yang berupa sengketa. Sengketa dapat terjadi karena adanya konflik antara dua atau lebih pihak akibat perbedaan nilai-nilai, perbedaan pendapat ataupun perbedaan kepentingan. Dua orang ahli antropolgi hukum yang terkenal, Nader dan Todd, seperti dikutip oleh T.O. Ihromi[18], mengidentifikasi adanya tiga fase dalam proses bersengketa (disputing process), yaitu tahap para-konflik, tahap konflik, dan tahap sengketa. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, mengacu lepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau satu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilannya itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja, tergantung pada persepsi dari pihak yang merasakan ketidak adilan yang bersangkutan. Dalam hal ini, yang penting adalah pihak itu merasakan bahwa haknya dilanggar atau merasa diperlakukan dengan salah. Situasi keluhan ini mengandung statu potensi untuk meletus menjadi konflik atau justru mengendor. Perasaan diperlakukan tidak adil dapat lebih memuncak dikarenakan oleh suatu konfrontasi, atau eskalasi justru terelakkan karena secara sengaja kontak dengan lawan dihindari atau karena pihak kedua tidak memberikan reaksi terhadap tantangan yang diajukan. Itu sebabnya tahapan ini disebut mempunyai ciri yang monadik (satu pihak). Bila pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya, atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhannya, maka keluhan tersebut telah memasuki tahap konflik. Kedua belah pihak sadar mengenai adanya suatu perselisihan pendapat diantara mereka. Tahap ini mempunyai ciri diadik (dua orang berhadapan). Akhirnya tahap sengketa dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung sebab adanya konflik itu dikemukakan secara umum, orang yang semula mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat yang semula dari perdebatan diadik menjadi hal yang masuk bidang publik. Ini dilakukan dengan sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkannya. Dengan begitu, sengketa paling tidak melibatkan tiga pihak atau mempunyai ciri triadik, dan sesuatu pihak ketiga menjadi terlibat atas inisiatif sendiri atau atas prakarsa salah satu atau kedua pihak. Diakui oleh Nader dan Todd, ketiga tahap tadi tidak selalu rapi terjadi secara berurutan. Bisa saja seseorang yang merasa terhina langsung mengajukan perkaranya kepada pihak ketiga (pengadilan) tanpa mengkomunikasikan kepada pihak yang dianggap merugikannya (jadi tahap konflik tidak terjadi) atau tiba-tiba saja salah satu pihak menundurkan diri, atau tahap-tahap itu bisa saja terjadi melompat-lompat.
               Kalau dilihat dari obyek sengketa, tampak juga bahwa sengketa yang terjadi di Desa Keramas cukup beragam. Keragaman obyek yang menjadi sumber sengketa yang terjadi di Desa Keramas dapat dikwalifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu sengketa yang berlatar belakang masalah adat dan sengketa yang berlatar belakang masalah non adat. Sengketa yang berlatar belakang masalah adat inilah yang dapat dikwalifikasikan sebagai sengketa adat dan agama yang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dikatakan menjadi kewenangan desa pakraman (prajuru desa pakraman) untuk menyelesaikannya. Tidak ada penjelasan otentik terhadap istilah ”sengketa adat” dalam Peraturan Daerah tersebut sehingga ketentuan tersebut tampaknya masih merupakan norma kabur yang masih memerlukan penafsiran hukum lebih lanjut. Apabila digunakan penafsiran gramatikal[19], maka istilah ”adat” dapat mempunyai makna yang luas, karena meliputi aturan atau perbuatan yang lazim dituruti sejak dulu kala, meliputi cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, ataupun meliputi wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai  budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem[20]. Untuk mengatasi kegamangan yang terjadi mengenai batasan pengertian sengketa adat itu, walaupun belum begitu memuaskan, untuk sementara dapat dirujuk pandangan I Ketut Wirta Griadhi yang menyebutkan bahwa ciri sengketa adat ini adalah adanya satu obyek sengketa yang menyangkut kepentingan adat, terutama yang berhubungan dengan kehidupan kelompok, baik itu dalam bentuk banjar maupun desa pakraman[21].
               Dilihat dari para pihak yang bersengketa, Valerine J.L. Kriekhoff menyatakan bahwa sengketa dapat timbul diantara:
a.       Individu melawan individu dari kelompok sama atau dari kelompok yang berbeda;
b.      Kelompok melawan kelompok, yaitu sengketa antar sub-sub kelompok yang otonom dalam satu kelompok (intra group) atau antar kelompok besar yang otonom dalam masyarakat[22].
Di Desa Keramas, sengketa yang paling banyak terjadi dan dapat diselesaikan di tingkat desa oleh hakim perdamaian desa adalah sengketa antara individu melawan individu dari banjar yang sama. Disamping sengketa antara individu dari banjar yang sama, ditemukan juga sengketa antara individu dengan individu dari banjar yang berbeda tetapi masih berasal dari desa yang sama, seperti misalnya sengketa yang terjadi bulan April 2006 antara I KC (60 tahun) dari Banjar Lodpeken Desa Keramas melawan I NR (40 tahun) dari Banjar G Desa Keramas. Bahkan tercatat pula adanya sengketa antara individu dari Desa Keramas melawan individu dari desa lain yang  ditangani di Keramas pada bulan Juni 2006 yaitu sengketa antara I MP dari Banjar P Desa Keramas, melawan Ni MW dari Banjar TP Desa Pering. Dalam dua tahun terakhir (2005-2006) di Desa Keramas ditemukan satu sengketa individu melawan kelompok dan satu sengketa kelompok melawan kelompok. Sengketa inividu melawan kelompok yang terjadi adalah sengketa antara  tetapi individu melawan kelompok sekeha Pura Panti tetapi individu tersebut bukan anggota kelompok sekeha tersebut, yaitu sengketa antara I GNT (67 tahun) dari Banjar M melawan Sekeha Pura Panti keluarga besar Wayan K di Banjar G. Sengketa antara kelompok melawan kelompok yang sempat ditangani oleh kelembagaan desa di Keramas adalah sengekata antara sub kelompok melawan sub kelompok dalam lingkungan Desa Pakraman Keramas, yaitu antara kelompok Pemaksan Dalem Geria melawan kelompok Pemaksan Dalem Agung. Sengketa berobyek pura yang sudah ditangani oleh Bendesa Keramas sejak tahun 2002 ini hingga tahun 2006 –ketika penelitian ini dilakukan (September-Novenmber 2006) belum dapat diselesaikan secara tuntas.
               Dilihat dari permasalahan yang menjadi obyek sengketa, sengketa yang paling banyak ditangani oleh kelembagaan yang melaksanakan fungsi sebagai hakim perdamaian desa di Keramas adalah sengketa yang menyangkut tanah pekarangan desa, seperti batas-batas pekarangan, batas-batas bangunan keluarga dalam satu pekarangan, bangunan atau tanaman yang nyayubin bangunan tetangga, pembuangan limbah rumah tangga yang merugikan pihak lain, dan sebagainya. Banyaknya kasus-kasus sengketa yang berkaitan dengan pekarangan ini disebabkan padatnya rata-rata hunian  dalam satu pekarangan desa yang mencapai antara 3-4 kepala keluarga, bahkan ada yang mencapai 10 kepala keluarga. Di luar sengketa pekarangan, sengketa yang pernah terjadi dalam dua tahun terakhir ini (2005-2006) adalah perceraian, pengangkatan anak, waris, tukar menukar tanah, utang piutang, sengketa pura, dan lain-lain.
               Sengketa yang terjadi di Desa Keramas umumnya diupayakan diselesaikan di tingkat banjar oleh Kelihan Banjar. Hanya sengketa yang tidak bisa diselesaikan di tingkat banjar yang dibawa ke tingkat desa. Dalam hal sengketa tersebut berlatar belakang masalah pribadi yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan masalah adat dan agama umumnya di bawa oleh Kelihan Banjar kepada Perbekel untuk memperoleh penyelesaian. Itulah yang terjadi dalam kasus utang piutang antara I MP (56 tahun), pedagang dari Banjar Palak Desa Keramas, dengan Ni MW pedagang dari Banjar TP Desa Pering. Kasus yang dilihat dari subyeknya ini merupakan sengketa individu melawan individu ini dilatar belakangi oleh bisnis beras yang dilakukan oleh para pihak sejak tahun 2005.  Intinya, I MP berutang 4.000 kg beras dari Ni MW yang kemudian memperkarakannya dihadapan Kelihan Banjar P pada awal Juni 2006. Dengan alasan para pihak berlainan banjar, bahkan berlainan desa, Kelihan Banjar P tidak mau menyelesaikan perkara ini sendirian, melainkan membawa masalah ini kepada Perbekel Keramas. Akhirnya, perkara ini berhasil diselesaikan secara perdamaian dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian tertanggal 7 Juni 2006 yang ditandatangai oleh para pihak yang bersengketa dan Perbekel Keramas dan Kelihan Banjar P sebagai saksi.
               Di pihak lain, kasus-kasus sengketa yang jelas berlatar belakang adat dan agama diusahakan diselesaikan melalui kelembagaan adat. Tetapi apabila kasus tersebut tidak bisa diselesaikan pada tingkat prajuru adat, ternyata Perbekel juga diikut sertakan dalam proses penyelesaian. Contoh sengketa adat yang cukup berat tetapi berhasil diselesaikan ditingkat desa pakraman tanpa campur tangan Perbekel antara lain adalah kasus sengketa pembagian warisan yang dilatar belakangi kasus pengangkatan anak yang belum sah. Kasus individu melawan individu ini terjadi di Banjar Bia tahun 2005 antara I NS (35 tahun) disatu pihak dengan WS (32 tahun) dan MS (30 tahun). Tiga laki-laki bersaudara kandung ini adalah anak kandung dari pasangan KS (purusa) dan Ni R (pradana). I KS sendiri mempunyai seorang kakak laki-laki bernama NT (68 tahun) yang beristrikan I T (almarhum). Sudah sejak lama (tidak jelas angka tahunnya) I NS diajak oleh keluarga I NT, diasuh dan dididik seperti anak sendiri. Keberadaan I NS dalam keluarga NT sudah dianggap sebagai anak angkat walaupun belum pernah diadakan upacara pengangkatan anak secara sah menurut agama (meperas) melainkan hanya diangkat berdasarkan kesepakatan belaka (idih munyi) antara I NT dan I KS. Karena merasa sudah tua dan sakit-sakitan, tahun 2004 I NT menyampaikan keinginannya kepada I KS untuk mengadakan upacara pengesahan pengangkatan anak (meperas) terhadap I NS, tetapi pada waktu itu I KS tidak menanggapinya, bahkan I KS menunjukkan sikap tidak setuju terhadap rencana tersebut karena menganggap tindakan NT pilih kasih terhadap anak-anaknya. Karena tidak ada tanggapan dari I KS, upacara meperas itu akhirnya tak pernah terjadi, sampai kasus ini menjadi sengketa pada awal tahun 2006 ketika tiga orang bersaudara ini ingin membagi waris. Dalam proses pembagian warisan itu, I NS bersikeras untuk memperoleh semua bagian warisan yang seharusnya diperoleh I NT karena ia merasa sebagai anak angkatnya. Dua saudaranya yang lain berpendapat sebaliknya, menginginkan keseluruhan harta warisan di bagi tiga secara merata karena menurut mereka I NS bukan anak angkat NT sehingga sesungguhnya NT tidak mempunyai ahli waris. Kasus ini mula-mula diperkarakan ditingkat banjar dengan fasilitasi Kelihan Banjar B sebagai mediator. Perkara ini ternyata tidak berhasil diselesaikan oleh Kelian Banjar B sehingga kemudian dibawa kepada Bendesa Adat untuk penyelesaiannya. Bertempat di rumah Jero Bendesa, sengketa waris tiga bersaudara ini akhirnya dapat diselesaikan secara perdamaian yang dilakukan secara lisan.
               Sengketa berlatar belakang adat tidak semuanya berhasil diselesaikan oleh prajuru adat secara otonom. Dalam beberapa kasus, Perbekel dilibatkan dalam penyelesaiannya bahkan ada kasus sengketa yang berobyek tanah adat diselesaikan oleh Perbekel tanpa peran serta Bendesa Adat. Contohnya adalah kasus pembagian tanah pekarangan desa[23] yang terjadi di Banjar L. Kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah pekarangan desa memang cukup banyak terjadi di Desa Keramas karena tingkat kepadatan penduduk yang menempati tanah karang desa cukup tinggi. Rata-rata secutak tanah pekarangan di Keramas ditempati oleh 3 - 4 kepala keluarga, bahkan ada yang sampai 10 kepala keluarga. Akibatnya banyak kasus yang muncul karena penduduk tinggal berhimpitan dalam satu tanah pekarangan yang sempit. Kasus yang sering terjadi misalnya adalah masalah pembangunan rumah oleh salah seorang penghuni yang ngalah-alah wates (melanggar batas), song sombah (aliran limbah rumah tangga) yang merugikan penghuni lain, tanggung jawab pemeliharaan bangunan-bangunan yang ada dilingkungan pekarangan seperti tembok penyengker, angkul-angkul, dan lain-lain. Umumnya kasus-kasus tersebut berhasil didamaikan oleh Kelihan Banjar di tingkat banjar, tatapi kasus pembagian pekarangan desa yang terjadi di Banjar Lebah ini akhirnya sampai kepada Perbekel Keramas karena tidak bisa diselesaikan oleh Kelihan Banjar Lebah. Kasus ini adalah sengketa pembagian ruang dalam lingkungan tanah pekarangan, antara tiga orang bersaudara yang masing-masing sudah berumah tangga dan tinggal dalam satu pekarangan (tanah pekarangan desa). Mereka adalah I KP (46 tahun), I KN (40 tahun), dan I WA. Sengketa ini sebenarnya sudah lama di dengar oleh Kelihan Banjar L, tetapi karena tidak ada pesadok (laporan) dari para pihak maka Kelihan Banjar L mendiamkannya saja, tanpa mengambil tindakan apa-apa. Sekitar bulan Maret 2006, terjadi keributan antara mereka bertiga dan saling melapor kepada Kelihan Banjar. Akhirnya dengan perantaraan Kelian Banjar mereka sepakat menyelesaikan sengketa mereka secara baik-baik. Kesepakatan mengenai bagian dan tanggung jawab masing-masing sebenarnya sudah berhasil dicapai ditingkat Kelihan Banjar, tetapi karena mereka menginginkan dibuatkan surat perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih pasti sekaligus dengan gambar denah bagian masing-masing, akhirnya Kelihan Banjar Lebah membawa kasus ini kepada Perbekel untuk dibuatkan surat perjanjian. Surat perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan ditandatangani oleh Perbekel Keramas dan Kelihan Banjar Lebah sebagai saksi.
        Contoh kasus di atas menunjukkan keterlibatan Perbekel dalam penyelesaian kasus sengketa di Keramas cukup menonjol, tanpa dibatasi pada kwalifikasi obyek sngketa. Perbekel sering terlibat atau dilibatkan dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa non adat, sengketa yang tidak jelas kwalifikasinya apakah sengketa adat atau non adat,  bahkan kasus sengketa yang jelas latar belakangnya adalah masalah-masalah yang semestinya tunduk kepada hukum adat, seperti perceraian dan waris. Contoh kasus sengketa yang tidak jelas kwalifikasinya apakah termasuk kasus adat murni , campuran ataukah non adat yang ditangani oleh Perbekel Keramas tanpa melibatkan Bendesa adalah kasus sengketa tukar menukar tanah sawah antara I GNT (67 tahun), petani dari Banjar Maspait dengan Sekeha Pura Panti di Banjar Gelgel Desa Keramas yang diwakili oleh Drs. I WK, seorang pegawai negeri sipil dari Banjar G. Sengketa antara individu melawan kelompok sekeha pura ini dilatar belakangi oleh perjanjian tukar menukar tanah yang sudah lama terjadi, yaitu sekitar tahun 1966 antara I GKS (almarhum), orang tua I GNT dengan Seka Pura Panti di Banjar Gelgel. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Pura Panti milik keluarga besar WK  mempunyai dua cutak tanah sawah berupa laba pura[24] yang terletak di Subak Amping dengan luas sekitar 60 are dan di Subak Abang sekitar 40 are.  Dilain pihak I GKS juga mempunyai  dua cutak tanah sawah  di Subak Abang masing-masing dengan luas 30 are dan 40 are. Letak ke dua cutak tanah sawah milik I GKS tersebut mengapit tanah sawah milik Pura Panti keluarga WK.  Sekitar tahun 1966 –setelah Gestok[25],  terjadi tukar garap antara I GKS dengan Mangku Pura Panti dan sekitar tahun 1970-an tukar garapan tersebut disepakati menjadi tukar menukar tanah secara tetap. Tukar menukar tanah antara Seka Panti dengan I GKS tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan sehingga tidak diperlukan bukti-bukti tertulis. Isi kesepakatan adalah, tanah seluas 60 are di Subak Amping menjadi milik I GKS sedangkan dua cutak sawah masing-masing dengan luas 40 are dan 30 are di Subak Abang menjadi milik Pura Panti. Selisih luas sekitar 10 are tidak dipersoalkan oleh I GKS karena hasil sawah di subak Amping lebih bagus dan penggarapannya lebih praktis karena hamparan sawah di Subak Amping dalam satu areal, tidak terpisah seperti kondisi tanah sawah di Subak Abang. Sejak tahun 1985 terjadi perubahan yang drastis terhadap nilai tanah sawah yang terletak di Subak Amping karena sudah dibangun jalan, harga tanah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan harga tanah di Subak Abang. Sejak itu, Seka Pura Panti menginginkan tukar menukar tanah yang sudah terjadi supaya dibatalkan dan mulailah terjadi sengketa antara Seka Pura Panti dengan I GNT ahli waris almarhun I GKS. Untuk menyelesaikan sengketa itu beberapa kali telah dilakukan perundingan antara para pihak tetapi masing-masing pihak tetap bersikukuh dengan pendirian masing-masing. Pada tahun 2005, Seka Pura Panti mendaftarkan tanah sawah di Subak Amping ke Kantor Badan Pertanahan Gianyar dengan tujuan untuk memperoleh sertifikat atas nama Pura Panti, tetapi ketika dilakukan pengukuran dihalangi oleh I GNT, yang selanjutnya melaporkan kasus tersebut kepada Kelihan Banjar M. Karena kasus ini cukup berat yang melibatkan individu krama banjar M dengan kelompok Seka Panti dari banjar lain, akhirnya Kelihan Banjar Maspait membawa masalah ini kepada Perbekel Keramas agar diselesaikan di tingkat Desa. Setelah beberapa kali diadakan ”sidang” di Kantor Perbekel yang melibatkan para pihak, Kelihan masing-masing Banjar (Maspait dan Gelgel) akhirnya pada 8 Juni 2006 perkara ini berhasil diselesaikan secara perdamaian. Kasus tukar menukar tanah di atas cukup sulit dikwalifikasikan apakah termasuk sengketa perdata murni ataukah sengketa adat, karena subyek sengketa menyangkut pribadi melawan kelompok sekeha, dan obyeknya menyangkut tanah milik pribadi dan tanah milik adat (laba pura). Pengajuan sengketa ini kepada lembaga dinas (Perbekel) dan penyelesaiannya tanpa melibatkan kelembagaan adat (Bendesa) menunjukkan bahwa menurut penilaian Kelihan Banjar dan Perbekel, sengketa ini adalah sengketa perdata biasa (non adat).  
               Keseluruhan uraian mengenai penyelesaian sengketa di atas sekaligus menunjukkan beragamnya kasus-kasus sengketa yang ditangani oleh hakim perdamaian desa di Desa Keramas, mulai dari perkara-perkara ringan yang dapat diselesaikan pada tingkat banjar sampai sengketa-sengketa yang cukup berat yang memerlukan penyelesaian ditingkat desa. Seperti yang terjadi pada penanganan perkara yang berupa pelanggaran hukum, peranan Kelihan Banjar dalam penyelesaian sengketa sangat menonjol karena Kelihan Banjarlah instansi pertama tempat para pihak yang bersengketa menyelesaikan masalahnya. Hanya perkara-perkara yang tidak bisa diselesaikan di tingkat banjar yang diajukan ke tingkat desa. Kalau dilihat dari aspek dualisme pemerintahan desa, peranan Perbekel tampak lebih menonjol dibandingkan dengan peranan Bendesa karena peranan Bendesa dibatasi pada sengketa-sengketa adat sedangkan Perbekel dapat menangani semua perkara yang terjadi di Desa Keramas tanpa dibatasi pada obyek perkara tertentu saja.


[1] Lihat: I Wayan Koti Çantika, 2005, “Upaya Pemulihan Keseimbangan (Sanksi Adat) dalam Desa Pakraman”, makalah dalam Seminar Membangun Kepercayaan Terhadap Masyarakat, Fakultas Hukum Unud., Denpasar, hal. 8.
[2] R. Soepomo II, op.cit., hal. 110.
[3] I Ketut Sudantra dan Ayu Putu Nantri, op.cit., hal 31.
[4] Hilman Hadikusuma, 1978, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, hal 20.
[5]Bushar Muhammad, 2000, Pokok-pokok Hukum Adat, Cetakan ketujuh, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 61.

                [6] B Ter Haar I, op.cit,  hal. 226.

                [7] R. Soepomo II, op.cit.,  hal. 110.

                [8] I Made Widnyana, op.cit., hal. 5.

                [9] Hilman Hadikusuma, op.cit., hal..20

                [10] Mengenai konsepsi Tri Hita Karana telah dijelaskan dalam Bab II tesis ini.
[11] I Made Widnyana, op. cit., hal. 10.
[12] Kasus-kasus mmengenai pelanggaran terhadap tetegenan krama, yang berupa tidak hadir dalam melakukan pekerjaan bersama, sangkep dan lain-lain, dianggap sebagai pelanggaran ringan dan tidak dicatat secara khusus dalam notulen sangkep. Intensitas kasus demikian dapat dilihat dalam cacakan krama (buku absensi) yang dipegang oleh kelihan.
[13] Arta danda adalah sanksi dalam wujud materi, berupa uang atau benda yang mempunyai nilai ekonomi,seperti beras atau benda lainnya. Lihat: Wayan P. Windia , 2004,  Danda Pecamil Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali. Upada Sastra, Denpasar, hal. 29.
[14] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayan, tetapi menurut yurisprudensi pengertian penganiayan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Lihat R Soesilo, 1990, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, hal 244-245.
[15] Prayascita desa (mengembalikan kesucian desa) dan prayascita raga (mengembalikan kesucian diri) adalah bentuk pamidanda (sanksi adat) yang dapat dikwalifikasikan sebagai panyangaskara danda yang disebutkan dalam Pawos 85 Awig-awig Desa Pakraman Keramas. Panyangaskara atau sangaskara danda adalah sanksi adat berupa melaksanakan upacara tertentu dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan batin, dikenakan kepada warga yang melakukan perbuatan yang menyebabkan leteh (keadaan tidak suci secara gaib). Lihat Wayan P. Windia I, op.cit., hal. 30.
[16] Pawos 64 Awig-awig Desa Pakraman Keramas menegaskan bahwa “Yening wenten pasadok sane medasar antuk saksi lan bukti wenten wong salah kerama, gamia gamana, drati krama, mamitra, mamarikosa, patut kasisipang lan tan katutugang tur katiwakin pamidanda manut pararem, saha mrayascita desa...”. Berdasarkan pararem desa yang dibuat tahun 1994, sanksi bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di atas ditambah dengan danda mrayascita raga.
[17] Pasal 284 ayat (1) menyatakan bahwa “Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan: a. laki-laki yang bersuami, berbuat zina...;b. Perempuan bersuami, berbuat zina” Lihat R. Soesilo, op.cit. hal. 208.
[18] T.O. Ihromi, 1993, “Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa Yang Digunakan dalam Antropologi Hukum”, dalam T.O. Ihromi (ed), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 209-210.
[19] Penafsiran gramatikal adalah cara menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Lihat: Yuda Bhakti Ardhiwisastra, 2000, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung,  hal. 9.
[20] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit, hal. 7.
[21]. Lihat I Ketut Wirta Griadhi, 1990, “Beberapa Catatan tentang Sengketa Adat di Bali, Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, No. 50 Tahun XVI. Maret 1990, hal 26.
[22] Valerine J.L. Kriekkhoff, 1993, ”Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)”, dalam T.O. Ihromi (ed), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.225.
[23] Mengenai kwalifikasi tanah pekarangan desa (PKD) lihat M. Suasthawa D, 1987, Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA, CV Kayumas Agung, Denpasar, hal. 41.
[24] Tanah laba pura adalah tanah adat milik (duwe) pura, umumnya berupa tanah pertanian (tegalan atau sawah) yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura. Lihat I Ketut Sudantra, 1992, “Status Hak Atas Tanah Pura Setelah Berlakunya SK. Mendagri Nomor SK. 556/DJA/1986, Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, No.61 Tahun XVIII Desember 1992, hal.42 (Selanjutnya bdisebut I Ketut Sudantra IV).
[25] Gestok adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut peristiwa berdarah tahun 1965 yang dikenal dengan sebutan G 30 S/PKI.